22 PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT)

COMMUNITY DEVELOPMENT

Salah satu teknik kajian baru yang sering digunakan untuk melihat perkembangan dan potensi masalah satu komunitas lingkunga adalah konsep community development yang menitikberatkan pada ke-integralan komunitas yang terkait, dalam hal ini adalah para pelaku industri tembakau. Penyelenggaraan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait termasuk perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang terkait.

Membahas pengembangan komunitas (CD) tidak akan pernah mungkin sampai pada apa yang secara umum dikenal oleh kebanyakan orang sebagai petunjuk teknis. Dengan kata lain tidak mungkin menyusun petunjuk teknis pengembangan komunitas.Dua alasan mengapa hal ini tidak mungkin adalah :

-         Tidak ada satu pun teknik yang dapat berlaku umu dan dapat diterapkan persis di semua komunitas, karena masing-masing komunitas memiliki karakteristik sendiri.

-         Sesuatu yang pernah berhasil diterapkan di dalam suatu komunitas belum tentu akan berhasil jika diterapkan persis di komunitas lain tanpa penyesuaian ke kondisi setempat.

Karena tidak mungkin menyediakan suatu petunjuk teknis pengembangan komunitas, maka ke-22 prinsip yang akan diuraiakan berikut ini hanya layak dinilai sebagai sebuah rambu-ramub dalam pelaksanaan pengembangan komunitas.Prinsip-prinsip pengembangan komunitas yang sebagaimana sudah disebut terdiri dari 22 prinsip yaitu :

1.            Pembangunan Terpadu

Pembangunan sosial, ekonomi, budaya,lingkungan hidup, kepribadian dan spiritual merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap komunitas. Karena itu, program pengembangan komunitas hendaklah mencakup keseluruhan aspek pembangunan tersebut.Meskipun demikian, sering ditemui bahwa suatu komunitas lebih menonjol di satu atau dua aspek tertentu dari berbagai kebutuhan pembangunan yang disebut itu. Karenanya aspek-aspek yang paling lemahlah yang lebih memperoleh prioritas perhatian dalam program pengembangan komunitas. Aspek-aspek pembangunan prioritas tersebut diatas harus selalu menjadi bahan pertimbangan sehingga keputusan untuk lebih berkonsentrasi pada satu atau dua aspek tertentu (misalnya ekonomi atau sosial saja) dilakukan secara sadar dan sedapatnya merupakan pilihan komunitas sendiri, bukan keputusan yang ditetapkan oleh para perencana atau pekerja pengembangan komunitas yang didasarkan pada sekedar asumsi sepihak.

Satu aspek pembangunan tertentu juga sangat mungkin digunakan untuk mendorong kegiatan mencapai berbagai aspek pembangunan lainnya. Misalnya program pengembangan komunitas yang berkonsentrasi pada aspek ekonomi juga mingkin digunakan untuk  mendorong kegiatan menuju tercapainya aspek budaya dan pelayanan komunitas lainnya.

2.            Menangani Ketidakberuntungan Struktural

Maksud utama kegiatan program pengembangan komunitas adalah tercapainya keadilan sosial. Setiap hambatan struktural seperti diskriminasi yang berbasis ras/etnik, agama, gender dsb harus diperhitungkan. Dengan demikian upaya pengembangan komunitas harus selalu dijaga agar tidak justru memperkokoh atau menciptakan hambatan-hambatan struktural tersebut. Sebaliknya harus selalu diupayakan segala cara yang mungkin dan cocok dilakukan untuk mengurangi atau meniadakannya.

3.            Menghargai Hak Asasi Manusia

Pemahaman dan tekad yang kuat untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia menjadi basis penting bagi pengembangan komunitas. Struktur upaya pengembangan komunitas harus dirancang dengan sangat mempertimbangkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

4.            Keberlanjutan (Sustainability)

Sangat penting agar setiap upaya pengembangan komunitas dilakukan berbasis pertimbangan keberlanjutan. Jika tidak maka upaya tersebut hanya akan menghasilkan sesuatu yang bersifat sementara bahkan darisudut pandang ekologis upaya pengembangan komunitas dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan lebih parah. Keberlanjutan menuntut agar penggunaan segala jenis sumberdaya tak terbarukan seminimal mungkin. Prinsip ini mengandung implikasi praktis terhadap penggunaan lahan, gaya hidup, perlindungan sumber daya alam dan sebagainya.

5.            Pemberdayaan (Ewpowerment)

Pemberdayaan haruslah menjadi bagian yang menyatu dalam setiap upaya pengembangan komunitas. Pemberdayaan berarti penyediaan sumber-sumber daya (source of power), kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan bagi komunitas agar mereka mampu meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan memberi warna kehidupannya.

6.            Peningkatan Kesadaran Pada Hubungan Interaksi Antara Individu Dengan Proses Politik

Pengembangan komunitas merupakan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesadaran politik para anggota komunitas. Hal ini merupakan juga langkah awal paling kritis dalam peningkatan kesadaran (consiousness raising) yang menjadi salah satu instrumen dalam rangka pemberdayaan. Tanpa peningkatan pemahaman komunitas tentang hubungan antara pribadi dengan politik dan sebaliknya, maka upaya pengembangan komunitas mustahil berhasil.

7.            Basis Kepemilikan (Asset-Base) Dan Peningkatan Rasa Memiliki (Sense Of Belonging)

Pengembangan komunitas juga harus menekankan pada pengembangan basis kepemilikan dan rasa memiliki komunitas dan atau menyediakannya jika belum ada. Basis kepemilikan dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konsep yaitu: kepemilikan material dan kepemilikan atas struktur dan proses yang dilakukan dalam komunitas.Memperluas(meningkatkan basis kepemilikan komunitas adalah aspek penting dalam pembangunan komunitas karena hal itu akan meningkatkan jatidiri, menjadi alasan bagi komunitas untuk terlibat dalam pengelolaandan perolehan manfaat atas sesuatu yang menjadi milik bersama tersebut dan akan meningkatkan efisiensi pemanfaata sumber daya.

Basis kepemilikan dan rasa kepemilikan atas struktur dan proses dalam komunitas sangat berkaitan dengan pengorganisasian komunitas. Untuk itu prasyarat utama adalah desentralisasi selain diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya, ketrampilan dan peningkatan rasa percaya diri.

8.            Kemandirian (Keswadayaan)

Kemandirian menginginkan agar sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia dari dalam komunitas itu sendiri dan meminimalisasi penggunaan sumber daya dari luar.. Prinsip ini berlaku untuk setiap sumberdaya dari luar yang mungkin diperlukan oleh komunitas (finansial, teknologi, alam, dan sumberdaya manusia).

9.            Independensi (Dalam Hubungan Komunitas Dengan Pemerintah)

Prinsip kemandirian ini erat kaitannya dengan hubungan komunitas pemerintah dan pihak lainnya diluar mereka sendiri. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa upaya-upaya pengembangan komunitas yan disponsori oleh Pemerintah bukan memandirikan dan memberdayakan komunitas tetapi malah sebaliknya menciptakan ketergantungan dan pelemahan.

Sulit menemukan rumusan yagn tepat untuk bagaimana seharusnya Pemerintah terlibat dalam upaya pengembangan komunitas. Karena itu sementara dapat disebutkan bahwa dukungan Pemerintah dalam pengembangan komunitas hanya diperlukan sebagai pemulai (starter).

10.        Keselarasan Antara Pencapaian Tujuan Jangka Pendek Dengan Visi Masa Depan.

Seolah-olah selalu ada pertentangan antara keinginan untuk segera mencapai tujuan jangka pendek yang nyata dan terukur dengan tujuan ideal jangka panjang ke masa depan yaitu suatu komunitas dan masyarakat yang lebih baik.

Memfokuskan lebih banyak energi pada pencapaian tujuan jangka pendek semata akan menggagalkan pencapaian tujuan jangka panjang. Sebaliknya, mengerahkan sebagian besar energi untuk mencapai tujuan jangka panjang akan mengundang keputus-asaan karena seolah-olah tidak pernah menghasilkan sesuatu. Tidak jarang  bahwa komunitas itu sendiri yang berkeinginan hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek yang segera dapat dirasakan. Komunitas sering tidak sabar melakukan proses-proses yang sedikit lebih panjang untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. 

11.        Pendekatan Pembangunan Yang Organik.

Pembangunan yang organik adalah kebalikan dari pembangunan yang sentralistik dan mekanistik. Komunitas lebih bersifat organik seperti tumbuhan daripada bersifat mekanistik seperti mesin. Karenanya, upaya-upaya pengembangan komunitas tidakdapat diatur dan dikendalikan dengan rumus-rumus teknis sebab-akibat sederhana tetapi lebih merupakan suatu proses dinamika yang kompleks. Pengembangan komunitas lebih merupakan wilayah seni ketimbang wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komunitas memiliki kapasitas terpasang internal (inheren) untuk mengembangkan potensinya sendiri, dan karena itu upaya pengembangan komunitas lebih pada menyediakan kondisi yang tepat yang memungkinkan pengembangan pengembangan potensi tersebut dapat berlangsung dengan baik.+

12.        Pemilihan Ritme Pembangunan

Konsekuensi pembangunan yang organik adalah komunitas sendirilah yang sebaiknya menentukan ritme pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengna dinamika mereka. Pemaksaan kegiatan pengembangan komunitas akan menghasilkan kompromi berlebihan terhadap proses yang mestinya dilakukan. Ini dapat memupus komitmen komunitas untuk tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan. Keberhasilan pengembangan komunitas hanya akan tercapai jika kecepatan & percepatan pembangunan dilakukan sesuai dengan ritme yang ada di komunitas itu sendiri. Keberhasilan setiap pekerja pengembangan komunitas lebih ditentukan oleh kemampuannya menimbang-nimbang hal itu.

Proses pembangunan dapat dstimulasi dan didorong tetapi tidak dapat dipaksa, dipercepat atau diperlambat. Kondisi ini sering mengakibatkan para perencana, pengelola, pekerja pengembangan komunitas, politikus, dan birokrat yang berkeinginan segera melihat hasil nyata dan terukur menjadi putus asa. Inilah yang menyebabkan mengapa model pembangunan yang birokratis menjadi tidak sesuai untuk melaksanakan pengembangan komunitas.

Pengembangan komunitas adalah proses belajar bagi komunitas itu sendiri. Sementara itu, seorang pekerja pengembangan komunitas dapat saja sangat tergoda untuk mempercepat proses dengan menggurui komunitas tentang apa yang harus dilakukan atau dengna cara yang sopan mengajukan saran-saran persuasif.

13.        Pasokan (Supply) Pakar Dan Kepakaran Dari Luar.

Jawaban spesifik atas suatu masalah, struktur atau proses dari luar komunitas kadang-kadang berguna. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah bahawa solusi dari luar komunitas tidak dapat digunakan secara efektif. Karenanya, sesuatu yang bertumpu kepada komunitas selalu merupakan alternatif prioritas.

Tidak ada satu  cara yang selalu tepat diberlakukan pada satu komunitas. Dalam pengembangan komunitas prinsip paling penting adalah ‘jangan pernah percaya sepenuhnya pada struktur dan solusi dari luar komunitas’ betatapun struktur dan solusi itu ditawarkan dengan maksud baik. Upaya Pemerintah menetapkan satu kebijakan pengembangan komunitas yang mengatur bagaimana sesuatu harus dilakukan adalah sia-sia dan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip pengembangan komunitas. Pemerintah dapat membantu dengan penyediaan sumber daya, komunikasi, dukungan dan jaringan kerja, tetapi tidak dengan menentukan tatacara pelaksanaan pekerjaan pengembangan komunitas. Semua teknik, ketrampilan, keahlian proses dan struktur  yang diterapkan disuatu komunitas dengan hasil prima berlaku khusus untuk komunitas itu, tidak dapat digunakan secara universal disembarang komunitas.

14.        Pentingnya Pembangunan Komunitas

Pembangunan komunitas terdiri dari penguatan interaksi sosial di dalam komunitas, membangun kebersamaan, membantu komunitas berkomunikasi satu dengan yang lain dalam cara yang mendorong terciptanya dialog yang efektif, saling memahami menuju terlaksananya kegiatan-kegiatan dan tujuan bersama.

Hilangnya nilai-nilai pentig suatu komunitas telah mengakibatkan terjadinya fragmentasi, isolasi dan individualisme dan karenanya pembangunan komunitas menjadi penting untuk merubah keadaan menjadi sebaliknya.

Pengembangan komunitas yang baik selalu berupaya mempersatukan komunitas dan menjamin agar setiap kegiatan komunitas diarahkan untuk membangun komunitas itu dengna mencari upaya agar semakin banyak anggota komunitas yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Hal ini akan memberi peluang bagi semua untuk berinteraksi baik secara formal maupun informal. Suasana informal sering lebih disukai. Dengan demikian, pembangunan komunitas tidaklah sesederhana mengumpulkan orang-orang, tetapi mencakup upaya-upaya mendorong dan menyediakan kondisi yang sesuai untuk bekerjasama, menyediakan struktur, mekanisme saling membutuhkan dalam melakukan kegiatan bersama, dimana setiap orang dapat memberi sumbangan dan menghargai sumbangan orang lain.

15.        Keselarasan Antara Proses Dan Hasil

Proses dan hasil sering dpertentangkan. Pendekatan pragmatis dalam pengembangan komunitas lebih mengutamakan hasil (output dan outcomes), sementara proses diabaikan. Apa yang di pandang lebih penting adalah hasil yang dicapai, tetapi dengan cara bagaimana hasil itu  dicapai menjadi kurang penting. Sebaliknya, terlalu mengutamakan pada proses saja dapat menjauhkan pengembangan komunitas dari hasil-hasil yang seharusnya dapat segera dicapai, sekalipun hasil tersebut barulah merupakan hasil antara (intermediary outputs). Sangat celaka jika proses-proses hanya menghasilkan proses-proses yang lain lagi. Proses dan hasil harus dilihat sebagai dua bagian terintegrasi/menyatu. Keduanya jadi bagian yang sama penting dalam pengembangan komunitas dan tidak sebagai fenomena terpisah. Proses pastilah selalu berhubungan dengan hasil dan hasil pasti terkait dengan proses. Tanpa keselarasan antara keduanya, mustahil suatu kegiatan pengmbangan komunitas dapat menghasilkan sesuatu yang baik.

16.        Keterpaduan Proses

Keterpaduan proses juga harus dipandang dari adanya persesuaian dan keterhubungan antara satu proses yang digunakan dalam  melaksanakan satu bagian kegiatan dengan proses yang digunakan dalam melaksanakan bagian kegiatan lainnya. Dengan demikian bagian-bagian kegiatan dalam keseluruhan pengembangan komunitas tidak sekedar fragmen-fragmen terpisah yang tidak terikat satu sama lain.

17.        Anti- Kekerasan (Non Violence)

Untuk mencapai komunitas yang kuat berbasis anti kekerasan, maka proses-proses anti kekerasan harus diutamakan. Mustahil proses yang mengandung kekerasan dapat menghasilkan sesuatu yang tidak mengandung kekerasan. Dalam hal ini anti kekerasan tidak saja dipahami sebagai tiadanya kekerasan fisik diantara sesama anggota komunitas tetapi termasuk tiadanya kekerasan struktural dimana suatu struktur sosial dan kelembagaan yang ada yang justru menjadi sumber kekerasan.

Membiarkan adanya tekanan dari seseorang/pihak/kelompok kepada orang/pihak/kelompok lain di dalam suatu komunitas dan atau pemaksaan kehendak sama saja dengan membiarkan adanya kekerasan didalam komunitas.

18.        Pengikutsertaan (Inclusiveness)

Penggunaan prinsip pengikutsertaan didalam pengembangan komunitas berarti bahwa sekalipun ada kelompok yang tidak sepakat atas sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu keputusan, kelompok itu tetap harus diikutsertakan dalam proses bukan malah disingkirkan. Tidak saja perbedaan pandangan bahkan konfrontasi terkadang diperlukan dan banyak cara yang dapat dipilih untuk melakukan dan menghadapi konfrontasi.

Tidak ada resep tunggal untuk hal tersebut. Jangan pernah melakukan provokasi dan jika terprovokasi jangan pernah melakukan tindakan kekerasan. Upaya membangun dialog harus tetap diutamakan dalam berbagai situasi untuk mengembangkan saling pengertian. Berusaha memahami cara pandang pihak lain terhadap suatu persoalan sangat penting. Sekalipun tidak dapat  menyetujui cara pandang tersebut, rasa hormat terhadap pihak lain harus tetap dipelihara dan merupakan prasyarat penting dalam pengembangan komunitas.

19.        Konsensus (Mufakat)

Pelaksanaan prinsip anti kekerasan dan pengikutsertaan (inclusiveness) memerlukan dasar-dasar pengambilan keputusan secara mufakat. Satu kelebihan cara pengambilan keputusan secara mufakat adalah begitu keputusan diambil maka semua pihak akan merasa memiliki keputusan itu dan lebih dipastikan semua pihak akan cenderung menjaga dan mematuhi keputusan itu secara swakarsa. Mufakat tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tercapainya kuorum (50 % plus 1), sementara selebihnya akan merasa tidak puas dan kecil kemungkinan dapat menerima, menjaga dan mematuhi keputusan tersebut. Mufakat juga tidak dapat dipahami sekedar kompromi sederhana yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan sebagian besar orang.

Selain karena mufakat memerlukan proses yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengna teknik pengambilan keputusan yang lain harus pula dicamkan bahwa mufakat bulat hanyalah ilusi yang tidak pernah terwujud. Karena itu daripada berusaha sekuat tenaga untuk mengupayakan suatu mufakat bulat lebih baik berusaha untuk mencapai mufakat optimum yang paling mungkin dicapai. Bagian-bagian atau pandangan-pandangan yang masih diluar mufakat optimum dicatat sebagai pertimbangan dalam proses pelaksanaan keputusan yang dispakati melalui mufakat optimum itu.

20.        Kerjasama

Kedua sudut pandang komunitas yaitu :sudut pandang ekologis dan sudut pandang keadilan sosial lebih memerlukan struktur persaingan (kerjasama) daripada struktur persaingan. Tantangan terberat untuk mewujudkan prinsip ini adalah kenyataan bahwa sebagian besar kelembagaan yang ada sekarang di setiap masyarakat (sistem pendidikan, sistem rekrutmen tenaga kerja, sistem ekonomi, dsb) telah dibentuk berbasis pada struktur persaingan.

Persaingan yang paling sehat sekalipun  cepat atau lambat akan sampai pada situasi saling mengungguli,saling menghambat, saling melemahkan dan bahkan saling meniadakan. Karena itu patut disadari bahwa seperti halnya mufakat bulat, persaingan yang sehat itupun adalah ilusi yang tidak akan pernah tercapai. Hal ini sangat beralasan karena persaingan sangat erat kaitannya dengan hasrat untuk melampaui, memasang perintang, melakukan serangan dan mendominasi pihak lain. Karena itu lebih baik berusaha menghapuskan gagasan persaingan yang sehat dan mengembangkan pemahaman dan strategi persilangan (kerjasama). Apapun bentuknya , persaingan selalu mengarah pada situasi menang/kalah (win/loose), tetapi persilangan (kerjasama) selalu lebih mengarah pada situasi menang/menang (win/win).

21.        Partisipasi

Pengembangan komunitas harus selalu memaksimalkan partisipasi dimana setiap orang didalam komunitas itu dapat dilibatkan dalam proses dan kegiatan komunitas. Semakin banyak orang berpartisipasi aktif, semakin tinggi rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap apa yang  sudah dimiliki dan apa yang sedang diupayakan oleh komunitas.

Partisipasi tidak berarti bahwa semua orang harus terlibat di dalam semua hal. Tiap orang memiliki kepentingan, ketrampilan dan kapasitas berbeda dan partisipasi hendaknya dirancang dengan dengan mempertimbangkan hal itu. Pengembangan komunitas haruslah selalu berupaya menyediakan kemungkinan terluas bagi kegiatan yang memerlukan partisipasi banyak orang dan memberikan pengakuan terhadap setiap sumbangan dan kesetaraan bagi setiap orang untuk terlibat. Dalam konteks ini  lagi-lagi hendaknya setiap pekerja pengembangan komunitas memahami makna partisipasi secara lebih komprehensif.

22.        Hak Komunitas Mendefinisak Kebutuhannya Sendiri

Banyak cara konvensional untuk mendefinisikan kebutuhan. Para penentu kebutuhan yaitu : para ahli, perencana, dan pengelola pembangunan, konsultan, pekerja pengembangan komunitas dan sejenisnya sering memiliki pandangan dan bahkan kepentingan tertentu dalam menentukan kebutuhan komunitas. Itulah sebabnya terlalu sering terjadi dimana perencanaan pembangunan mengandung bias para ahli (expert bias). Celakanya bias ini selalu saja terulang.

Untuk mengatasi hal itu sedapat mungkin proses penentuan kebutuhan dilaksanakan secara partisipatif untuk mencapai konsensus antara para ahli penentu kebutuhan dengan komunitas. Komunitas dimungkinkan mendefinisikan dan menyatakan kebutuhan yang mereka rasakan. Disinal perlunya instrumen-instrumen perencanaan partisipatif .

Banyak metode yang telah dikembangkan untuk perencanaan partisipatif tersebut, diantaranya : PRA (Partisipatory rapid Apraisal), PLA (Partisipatory Action and Learning), OOPP (Objective Oriented Project Planning) dan sejenisnya . Penggunaan metode dan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif seperti ini  hendaknya diutamakan dalam merencanakan pengembangan komunitas daripada penggunaan metode dan pendekatan perencanaan pembangunan konvensional.

Dari 22 prinsip-prinsip pengembangan masyarakat (Community Development) diatas maka dapat dijelaskan secara singkat langkah-langkah penting dari konsep Community Development (CD) tersebut :

· Keikutsertaan masyarakat dalam mengungkapkan kebutuhan dasar kehidupannya didalam proses perencanaan daerah

·        Penentuan prioritas pembangunan daerah

·        Pelibatan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah

·     Penyediaan fasilitas dan utilitas oleh pihak swasta dalam pemenuhan kewajibannya

·   Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi/ memantau pelaksanaan pembangunan daerah termasuk pembangunan oleh pihak swasta

·    Prioritas dalam pemanfaatan fasilitas dan utilitas permukiman serta pemeliharaannya

·        Keberlangsungan kehidupan perusahaan

·        Keberlanjutan sumber daya alam & kelestarian lingkungan

·        Kepastian hukum dan pelayanan administrasi usaha

·        Pengembangan perencanaan selanjutnya