ASPEK LEGALITAS TERMINAL

Pada aspek ini disajikan peraturan-peraturan maupun kebijakan pemerintah dalam hal pengoperasian angkutan umum:

1)      Kep. Men.Hub No. KM/3 1/tahun 1995 tentang terminal transportasi jalan

§         Pasal 1 ayat 1

Terminal penumpang adalahprasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar  moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan  angkutan umum.

§         Pasal 2 ayat I dan 4

a.     Ayat I

Tipe terminal penumpang terdiri dari:

­        terminal penumpang tipe A;

­        terminal penumpang tipe B; dan

­        terminal penumpang tipe C.

b.     Ayat 3

Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

§         Pasal 3

Fasilitas terminal penumpang terdiri dan fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

§         Pasal 4

(1)    Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dan:

a.     jalur pemberangkatan kendaraan urnum;

b.     jalur kedatangan kendaraan umum;

c.     tempat parkir kendaraan umum selama menunggu :keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat Istirahat kendaraan umum;

d.     bangunan kantor terminal;

e.     tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;

f.        menara pengawas;

g.     loket penjualan karcis;

h.      rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwa[perjalanan; dan

i.         pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.

(2)    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.

§         Pasal 5

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa:

a)     kamar kecil/toilet;

b)     musholla;

c)     kios/kantin;

d)     ruang péngobatan;

e)     ruang informasi dan pengaduan;

f)       telepon umum;

g)     tempat penitipan barang; dan

h)     taman.

§         Pasal 9

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dan rencana umum jaringan transportasi jalan.

§         Pasal 10

Lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C ditetapkan dengan memperhatikan:

a.     Rencana Umum Tata Ruang;

b.     Kepadatan lalulintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;

c.     Keterpaduan transportasi baik intra maupun antar moda;

d.     Kondisi topografi lokasi terminal; dan

e.     Kelestarian Iingkungan.

§         Pasal 12

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan:

a.     Terletak dalam jaringan trayek antar kcta dalam propinsi;

b.     Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan seku rangkurangnya kelas IIIB;

c.     Jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal. penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa dan 30 km di pulau lainnya;

d.     Tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatéra, dan 2 Ha untuk terminal di pulau lainnya; dan

e.     Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dan terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di pulau lainnya, dihitLlnçj dan jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

§         Pasal 14 huruf b

Penetapan lokasi terminal dilakukan oleh kepala daerah TK II untuk terminal penumpang tipe B.     

§         Pasal 15 ayat 1 dan 2

a.     Ayat I   

b.     Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan: - Rancang bangun terminal, Analisis dampak lalulintas, Analisis mengenai dampak Iingkungan

c.     Ayat 2

Pengesahan rancang bangun terminal dilakukan oleh kepala Dinas lalulintas dan Angkutan jalan Raya tingkat 11 untuk terminal tipe C.

§         Pasal 16 ayat 1 dan 2

a.     Ayat 1

Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Kepala daerah Tingkat II kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Administratif Batam dilaksanakan oleh gubernur.

b.     Ayat 2

Pembangunan terminal dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan tetap menutamakan Fungsi Pokok Terminal.

2)      Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang prasarana jalan

§         Pasal 42 ayat 2

Dalam pembangunan terminal yang direncanakan maka untuk menentukan lokasi terminal dapat mempertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

a.     Rencana Umum Tata Ruang;

b.     Kapasitas Lalu Lintas;

c.     Kepadatan Lalu Lintas;

d.     Kerterpaduan dengan Transportasi Lain; dan

e.     Kelestarian Lingkungan.