EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1.  Evaluasi Kinerja Kegiatan

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalan suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan atribut indicator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. 

 

Program dan kegiatan yang dievaluasi seharusnya merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang bersangkutan. Bagi instansi pemerintah yang bersangkutan evaluasi yang dilakukan harus merujuk kepada indicator kinerja yang telah ditetapkannya, baik itu input, proses, output, outcome, benefit dan impactnya, dan pula capaiannya.

2.  Evaluasi Kinerja Program

Evaluasi Program adalah suatu cara yang membawa kepada keputusan publik dengan didasarkan kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, keefektifan dari strategi sebelumnya dalam mengurangi permasalahan, dan observasi terhadap keefektifan program tertentu. Selain itu evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap output program dan penilaian terhadap program yang diinginakan/tujuan. Evaluasi program atau penelitian evaluasi antara lain bertujuan untuk:

• Perbaikan program

• Mendukung program yang sedang berjalan

• Menyelidiki/mengaudit program untuk mencari dimana letak terjadinya kesalahan jika program gagal

• Menghapuskan program jika program justru berdampak negatif

Evaluasi program hendaknya dapat menjawab berbagai pertanyaan berikut:

1. Sifat politis

Apakah program memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran program ?

2. Sifat Organisasional

Apakah program mendapatkan dukungan dari badan-badan terkait ?

3. Sifat Substantif

Apakah program telah mencapai tujuannya dan dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Selain itu evaluasi program harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah atau berapakah tingkat pencapaian/tingkat keberhasilan program yang sesuai ?
2. Adakah pilihan-pilihan jalan/cara untuk mencapai tingkat keberhasilan tersebut ?
3. Jumlah sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keberhasilan ?
4. Rintangan-rintangan yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut ?
5. Berapa biaya (cost) yang dibutuhkan untuk mengatasi rintangan tersebut ?
6. Apa pertimbangan pemerataan dikaitkan dengan arahan alternatif ?

Dalam perkembangannya jenis-jenis evaluasi program dikelompokkan sebagai berikut:

• Menurut Community Service Administration dan The Urban Institute

1. Evaluasi Pengaruh Program

Menilai pengaruh dan keefektifan program.

2. Evaluasi Strategi Program

Mengevaluasi strategi program yang paling efektif.

3. Program Monitoring

Mengevaluasi proyek-proyek yang terdapat pada program untuk menentukan efisiensi kerja.

4. Project Rangking

Berusaha membuat rangking pencapaian relatif proyek-proyek.

• Menurut Orville F. Poland evaluasi program terbagi atas :

1. Evaluasi efektifitas

Menggunakan penyelidikan-penyelidikan terkendali seberapa tujuan-tujuan (yang telah terprogram) telah dicapai.

2. Evaluasi Efisiensi

Menggunakan pendekatan efektifitas biaya untuk menentukan biaya pencapaian tujuan-tujuan.

3. Eclectic Evaluation

Menganalisa kriteria sekunder program seperti input-output dan proses untuk mengenali program-program yang memerlukan perhatian lebih, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program berjalan.

• Dalam melakukan kegiatan evaluasi terdapat enam jenis evaluasi (Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs) yaitu:

1. Front-end evaluation, merupakan penelitian evaluasi sebelum keputusan dibuat untuk dimasukkan ke dalam program baru. Evaluasi ini ditujukan untuk perumusan masalah, serta sering mengandalkan pada penemuan dari evaluasi utama di dalam usaha untuk menaksir bagaimana kelayakan suatu program dan kemungkinan efeknya. Evaluasi ini mengukur secara terus menerus problem-problem dan kemajuan program yang dikaitkan dengan waktu yang lalu.
2. Evaluability evaluation, merupakan evaluasi untuk menjawab perumusan program serta implementasinya. Asumsi kebijakan yang mendasari program tersebut dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh program tersebut, apakah konsisten dan mencapai tujuan ataukah tidak. Secara mendasar evaluasi ini memiliki sifat retrospektif, serta melibatkan pertanyaan tentang perhitungan.
3. Process evaluation, evaluasi ini menggambarkan dan menilai proses deskrit dari kegiatan program serta pengelolaan, perencanaan strategis, operasi, biaya, dan proses detail pelaksanaannya. Evaluasi ini dapat melihat akibat dari program tersebut dan terhadap kelompok-kelompok penggunanya.
4. The effectiveness or impact evaluation, merupakan evaluasi yang dilakukan dengan cara melihat kebelakang untuk menentukan bagaimana program berjalan secara lebih baik dan dilakukan dengan cara mengukur secara terus menerus problem yang ada pada program serta kemajuan yang telah diperoleh dari program tersebut.
5. Program dan problem monitoring, merupakan kegiatan kontinyu dengan tujuan menyediakan info dari problem, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan ini memusatkan kepada bagaimana suatu problem dapat berubah sesuai dengan perjalanan waktu. Setelah itu dapat digunakan untuk melihat kesesuaian formulasi program dengan pelaksanaannya.

Dalam melakukan evaluasi program terdapat 4 hal yang mendasari lingkup proses evaluasi, yaitu:

1. Memastikan kebutuhan Decision maker.
   • Apakah mereka kecewa dengan pelaksanaan program (efektifitas dan hasilnya).
   • Bagaimana informasi dari hasil laporan evaluasi dipergunakan oleh decision maker.
   • Kapankah batas waktu (deadline) laporan evaluasi.
2. Menentukan sifat dan lingkup permasalahan.

Sifat dan lingkup masalah harus dipahami dengan baik oleh pelaksana evaluasi dan decision maker. Artinya setiap orang yang terlibat dalam evaluasi harus mengetahui akar dari permasalahan, membaca dan mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan program dan sejarahnya.

3. Menentukan tujuan yang sebenarnya.

Dalam pernyataan tujuannya harus mencakup berbagai keuntungan yang ingin diraih. Berapa dari keuntungan-keuntungan yang diharapkan dapat diraih, mengenali kemungkinan-kemungkinan konsekuensi-konsekunsi negatif serta keuntungan tidak terduga yang mungkin terjadi. Tidak lupa harus mencakup sifat-sifat kualitatif penting serta memperhitungkan tujuan-tujuan yang mungkin dapat saling bertentangan atau saling mendukung.

4. Menentukan ukuran-ukuran secara menyeluruh.

Pengukuran yang dimaksud harus mencakup hal-hal yang abstrak, efek samping yang mungkin terjadi, dan pembandingan tempat yang berbeda pada problem yang sama.

Metode yang digunakan untuk evaluasi program tidak lepas dari kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk menilainya, kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Relevansi, evaluasi harus memberi info yang dibutuhkan decision maker dan pelaku kebijakan yang lain dan harus menjawab pertanyaan yang benar dan waktu yang tepat.
2. Signifikansi, evaluasi harus memberi info yang baru dan penting bagi pelaku kebijakan utnuk lebih dari yang selama ini mereka anggap telah jelas.
3. Validitas, evaluasi dapat memberi pertimbangan-pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari program.
4. Kepercayaan/Realibility, evaluasi harus berisi bukti-bukti bahwa kesimpulan tidak didasarkan atas info melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan tidak konsisten.
5. Obyektivitas, evaluasi harus menghasilkan kesimpulan dan info pendukung yang sempurna dan tidak bias.
6. Ketepatan waktu, evaluasi harus memberi info yang tersedia pada waktu keputusan tersebut dibuat.

Daya guna, evaluasi harus dapat memberi info yang dapat dipergunakan dan dipahami oleh decision maker dan pelaku keputusan.

Dalam bidang pemerintahan daerah, Evaluasi program merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Program sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kinerja Kebijaksanaan, merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran.. Policy Analysis atau Analisa Kebijakan menurut Charles E. Lindblom dalam buku Perencanaan wilayah dan Kota karangan Catanese adalah suatu tipe analisis kuantitatif yang melibatkan perbandingan inkremental, dimana metode kualitatif dimasukkan untuk mengenal interaksi antara nilai dan kebijakan.

Walker Williams membuat definisi lain yaitu suatu rencana untuk membuat sintesa dari informasi-informasi termasuk hasil-hasil penelitian unutk menghasilkan suatu format bagi keputusan-keputusan kebijaksanaan (pengajuan alternatif-alternatif pilihan), dan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan kebijaksanaan di masa depan.

Beberapa definisi kebijakan yang lain :

• Suatu disiplin terapan yang mempergunakan metode-metode penyelidikan dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi kebijakan terkait yang mungkin berguna dalam perangkat politik untuk menyelesaikan kembali masalah-masalah publik.
• Analisa kebijakan mempelajari apa yang dilakukan pemerintah, mengapa dilakukan dan perbedaan apa yang ditimbulkannya.
  
  
  Prinsip Analisa Kebijakan

Prinsip-prinsip dan metode dasar proses analisis kebijakan adalah untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan untuk mengambil manfaat dari tiap kesempatan yang ada. Setiap permasalahan dan manfaat yang didapat berbeda-beda sehingga proses analisa kebijakan bersifat fleksibel. Proses ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang relevan, berwawasan, akurat dan mendapat hasil yang tepat sesuai dengan anggaran. Analisa kebijakan dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu:

• Sebelum kebijakan diimplementasikan
• Sesudah kebijakan diimplementasikan
  Analisa Evaluasi Kebijakan

Proses analisa kebijakan dibuat dibuat dengan 6 tahap, yaitu:

• Definisi masalah yang baik

• Memilih waktu untuk memikirkan masalah secara bebas
• Mengungkapkan dengan angka-angka (kuatifikasi masalah)

• Memperoleh seperangkat standar pengukuran dengan beberapa kriteria yang bisa dikuatifikasikan.

Alternatif pemecahan, ada 2 yaitu :

• Yang telah ada dan dapat digunakan sebagaimana adanya / dimodifikasi
• Adanya pemecahan baru

• Evaluasi setiap kebijakan sebelum digunakan yaitu dengan cara peramalan dan perbandingan
• Memaparkan dan memilih diantara beberapa alternatif. Beberapa prinsip antara lain:

• Kesimpulan jelas
• Teknik akurat
• Kriteria yang dikuantitatif atau kualitatif yang keduanya sama-sama cocok untuk penyempurnaan evaluasi
• Mengarahkan analisis dan klien pada suatu keputusan program dipantau dan dievaluasi setelah diterapkan sebagai hasil paling efektif dan diinginkan sesuai perkiraan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada alur dibawah ini :

Dalam buku Metode-Metode Untuk Analisis Kebijakan disebutkan bahwa Metode analisis kebijakan ada beberapa cara yaitu :

• Merumuskan masalah-masalah kebijakan
• Meramalkan kebijakan di masa depan
• Merekomendasikan aksi-aksi kebijakan
• Memantau hasil-hasil kebijakan
• Mengevaluasi kinerja kebijakan

Perumusan Masalah

Perumusan masalh dapat dipandang sebagai suatu proses dengan 4 fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem spesifikasion), dan pengenalan masalah.

Model kebijakan (policy model) adalah representasi seerhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Tipe-tipe model kebijakan menurut buku Metode-metode untuk analisis kebijakan

1. Model Deskriptif

Tujuan model ini adalah menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model diskriptif digunakan untuk memantau hasil –hasil dari aksi-aksi kebijakan.

2. Model Normatif

Model normative tujuannya selain untuk memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).

3. Model Verbal

Dalam penggunaan odel verbal, analis bersandar pada penilaian nalar umtuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukannya nilai angka-angka pasti

4. Model Simbolis

Model simbolis menggunakan symbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variable-variabel kunci yag dipercaya mencirikan suatu masalah.

5. Model Prosedural

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi cirri suatu masalah kebijakan.